Jumat, 23 November 2012

Kesenggajaan Dan Kealpaan Dalam Hukum Pidana

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kesalahan dalam arti yang luas meliputi :
  1. Kesengajaan.
  2. Kelalaian/ kealpaan (culpa).
  3. Dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan. Dibawah ini akan dibahas mengenai masalah kesenggajaan dan kealpaan.

1. Kesenggajaan
Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.
Lalu apa itu yang disebut dengan kesenggajaan? KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.
Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

a. Teori-Teori Kesengajaan
Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:
1). Teori kehendak (wilstheorie)
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).
2). Teori pengetahuan / membayangkan (voorstellingtheorie)
Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).
Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan
Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:
  1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus).
Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
  1. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn).
Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
  1. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).
Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

c. Sifat Kesengajaan
Kesenggajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:
1). Kesenggajaan berwarna (gekleurd)
Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatanya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti dolus malus, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa:
Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan.”
Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana.
2). Kesengajaan tidak berwarna (kleurloos)
Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.
Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).

d. Macam Kesenggajaan
Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesenggajaan (dolus) mengenal berbagai macam kesenggajaan, antara lain:
  • Aberratio ictus, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
  • Dolus premeditates, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu.
  • Dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
  • Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.
  • Dolus alternatives, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akbat. Misalnya meracuni sumur.
  • Dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
  • Dolus indirectus yaitu bentuk kesengajaaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini).

2. Kealpaan (culpa)
Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dengan kealpaan berat (culpa lata).
Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata schuld (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebakan orang yang ditabrak tersebut mati.
Pengertian kealpaan secara letterlijk tidak ditemukan dalam KUHP, dan berbagai referensi yang kami kumpulan dalam pembahasan ini. Jadi untuk lebih mudah dalam memahami tentang “kealpaan” ada baiknya dikemukakan dalam bentuk contoh simpel seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran. Tidak membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya, dsb.
Dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:
    1. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
    2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
    3. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.
Bentuk-Bentuk Kealpaan
Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:
1). Kealpaan yang disadari (bewuste schuld)
Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi
2). Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld).
Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.
Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerapkali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Hattum mengatakan, bahwa “kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan dolus eventualis”. Jadi perbedaan ini tidak banyak artinya. Kealpaan sendiri merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan feitelijk begrip). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana saharusnya si pelaku itu berbuat.


Disarikan dari berbagai sumber (zain).

Baca Selengkapnya ...

Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Filosofi dasar yang mempersoalkan kesalahan sebagai unsur yang menjadi persyaratan untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku berpangkal pada pemikiran tentang hubungan antara perbuatan dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan ada 3 (tiga) pendapat dari:
  1. Aliran klasik yang melahirkan pandangan indeterminisme, yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas (free will) dan ini merupakan sebab dan segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan dan apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
  2. Aliran positivis yang melahirkan pandangan determinisme mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif-motif ialah perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang, tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Justru karena tidak adanya kebebasan kehendak itu maka ada pertanggunganjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan (maatregel) untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti penderitaan sebagai buah hasil kesalahan oleh si pelaku.
  3. Dalam pandangan ketiga melihat bahwa ada dan tidak adanya kebebasan kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi soal (irrelevant). Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak bebas.

1. Pengertian Kesalahan
Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi:
  1. Kesengajaan.
  2. Kelalaian/ kealpaan (culpa).
  3. Dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (culpa). Adapun pengertian kesalahan menurut para ahli, antara lain:
  1. Menurut Simons, kesalahan itu dapat dikatakan sebagai pengertian yang “social ethisch”, yaitu:
Sebagai dasar untuk pertanggungan jawab dalam hukum pidana ia berupa keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya,” dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pelaku”.
  1. Menurut Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (Schuldist der Erbegriiffder Vcrraussetzungen, die aus der Strafcat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden).
  2. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggunganjawaban dalam hukum (Schuld is de verant woordelijkheid rechtens)”.
Dari pengertian-pengertian kesalahan dari beberapa ahli di atas maka pengertian kesalahan dapat dibagi dalam pengertian sebagai berikut:
1). Kesalahan Psikologis
Dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa; (a) kesengajaan dan pada (b) kealpaan. Jadi dalam hal ini yang digambarkan adalah keadaan batin si pembuat, sedang yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan.
2). Kesalahan Normatif
Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi juga ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya. Saat menyelidiki batin orang yang melakukan perbuatan, bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana penyelidik menilai keadaan batinnya, dengan menilik fakta-fakta yang ada.
Di dalam pengertian ini sikap batin si pelaku ialah, yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pelaku, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

2. Unsur-Unsur Kesalahan
Kesalahan dalam arti seluas-luasnya memuat unsur-unsur, antara lain:
  1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (schuldfahigkeit atau zurechnungsfahigkeit).
  2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
  3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.
Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungan jawab pidana, sehingga bisa dipidana. Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungan jawab pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.
Maka dari itu, kita harus senantiasa menyadari akan adanya 2 (dua) keadaan (yang saling berpasangan dan terkait) dalam syarat-syarat pemidanaan ialah adanya:
  1. Dapat dipidananya perbuatan, atau memenuhi sifat melawan hukum (strafbaarheid van het feit).
  2. Dapat dipidananya pelaku atau terpenuhinya unsur kesalahan (strafbaarheid van de persoon).

Disarikan dari berbagai sumber (zain).
Baca Selengkapnya ...
Senin, 22 Oktober 2012

Negara Menurut Aristoteles

 

Aristoteles berpendapat bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negarannya. Negara merupakan kesatuan, yang tujuannya untuk untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dari pendapatnya ini, aristoteles lebih menekankan pada aspek realistisnya, hal ini jelas dilatar belakangi oleh karena aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, dimana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh seorang penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan yang tak terbatas (Alexander).

Dalam bukunya Politica, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Negara terjadi karena karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa. Dan desa ini bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara, yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat geneologis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian menurut Aristoteles adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab, manusia itu adalah makhluk sosial atau zoon politicon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara.

Dalam Bukunya yang berjudul The Athenian Constitusion, Aristoteles berpendapat bahwa konstitusi yang ideal itu menurutnya semacam campuran dari oligarki (pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu berdasar pada harta, darah atau keturunan, kedudukan, pendidikan, dan sebagianya di satu pihak) dan demokrasi (pemerintahan orang banyak, jadi berdasarkan jumlah di pihak lain). Yang penting dasar sosial dari bentuk konstitusi ideal itu adalah dengan adanya kelas menengah yang luas, lebih luas dari kelas miskin dan kelas mewah. Kelas-kelas pertengahan ini merupakan kelas yang tidak terlalu kaya, tidak juga miskin ini memenuhi syarat yang baik yang dijumpai pada demokrasi (berdasar pada kuantitas) dan pada oligarki (berdasar pada kualitas). 

Aristoteles juga telah membagi fungsi-fungsi kenegaraan ke dalam fungsi pembahasan, administrasi dan pengadilan. Kemudian hukum harus ditegakkan, ini harus diletakkan diatas segalanya, baik berlaku pada oligarki atau demokrasi dan penguasa yang baik dan juga seseorang yang tahu juga bersikap patuh dan tunduk. Apabila hukum merupakan ikatan moral, maka keadilan merupakan kebijakan.

Dengan demikian suatu konstitusi tidak dapat dikatakan baik atau buruk jika hanya dilihat dari bentuk pemerintahannya. Apabila beberapa orang atau orang banyak yang memerintah itu melakukan pemerintahan atas dasar menyelenggarakan kepentingan umum, maka bentuk pemerintah itu baik. Sebaliknya kalau pemerintahan itu ditunjukkan untuk kepentingan mereka masing-masing yang memerintah, pemerintahan itu menyimpang dari tujuan. Ini berarti ketiga bentuk pemerintah itu dapat dijalankan kearah yang lebih baik atau buruk.

Mengenai jenis-jenis bentuk negara, Aristoteles membedakan dalam 3 (tiga) jenis bentuk yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibedakan lagi menjadi dua. Adapun yang dipergunakan sebagai kriteria dalam menguraikan bentuk-bentuk negara ini ada dua hal, yaitu : 

  1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan, maksudnya pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, ataukah oleh beberapa orang, jadi oleh golongan kecil saja ataukah oleh pada prinsipnya seluruh rakyat, jadi oleh golongan terbesar.

  2. Sifat atau tujuan pemerintahannya, maksudnya pemerintahan itu ditunjukkan untuk kepentingan umum (ini yang bersifat baik), ataukah pemerintahan itu hanya ditujukan untuk kepentingan para penguasa saja (ini yang jelek).

Berdasarkan 2 (dua) kriteria tersebut di atas, maka menurut Aristoteles didapatkan bentuk-bentuk negara :

    1. Negara dimana pemerintahanya hanya dipegang oleh satu orang saja, jadi kekuasaan itu hanya terpusat pada satu tangan, ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu :
      1. Negara dimana pemerintahanya hanya dipegang oleh satu orang saja, dan pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum, jadi ini yang bersifat baik. Negara ini disebut Monarki.

      2. Negara dimana pemerintahanya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri, jadi ini yang bersifat jelek. Negara ini disebut Tyranni.
  1. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, jadi oleh segolongan kecil saja. Di sinipun sesungguhnya kekuasaan negara itu dipusatkan, tetapi tidak pada tangan satu orang, melainkan pada satu organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya yaitu :
      1. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya itu baik, karena pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara ini disebut Aristokrasi.

      2. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang tetapi sifatnya itu jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukkan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara ini disebut Oligarki.

  1. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat, ini yang dimaksud bahwa yang memegang pemerintahan itu pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri, setidak-tidaknya oleh segolongan besar daripada rakyat.Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu : 

      1. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahnnya baik, karena memperhatikan kepentingan umum atau rakyat.Negara ini disebut Republik atau Republik Konstitusionil.

      2. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat tetapi sifat pemerintahannya itu adalah jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Meskipun dalam negara ini dikatakan bahwa pemerintahan itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut Demokrasi.

Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles semuannya adalah mungkin, oleh karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekedarnya. Tetapi permasalahnnya dimana letak keadilan itu?. Sebab kadang-kadang orang mengira bahwa ia telah berlaku adil, karena ia telah berikhtiar adil. Dan bagaimanakah orang harus melaksanakan keadilan?

Menurut Aristoteles kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat, yang berkumpul merupakan suatu kesatuan dan yang semuannya telah mempunyai kecerdasan dan kebajikan yang cukup dimana kelebihan dan kekurangan saling berimbang. Inilah keadilan, yaitu terlaksananya kepentingan umum. Kemudian mengenai kedaulatan. Pemerintahan itu biasannya dilaksanakan oleh seseorang atau oleh golongan berdasarkan Undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersiafat umum dan biasanya menghendaki keputusan atau pengesahan dari seseorang. Tetapi bukankah bahwa orang itu dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau kepentingannya sendiri?. Maka Undang-undang yang berakar pada tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daipada Undang-undang yang tertulis. Karena Undang-undang yang pertama adalah selalu menuju kepenghidupan yang sempurna.

Jadi menurut Aristoteles bentuk negara yang terbaik itu adalah Republik Konstitusional. Hal ini dikarenakan hipotesa tentang tujuan negara Aristoteles adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat, sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat.

Disarikan dari berbagai sumber (zain).

Baca Selengkapnya ...