Kamis, 07 Juli 2011

Sifat Dan Fungsi Hukum

1. Sifat Hukum
Dalam menjalani kehidupannya di masyarakat, setiap orang yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut wajib bertindak sedemikian rupa, demi menjaga tata tertib yang ada. Tata tertib ini merupakan hukum yang meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yakni peraturan-peraturan kemasyarakatan yang dapat disebut juga kaedah hukum.
Namun sejak dahulu tidak semua orang mau untuk mentaati kaedah-kaedah hukum itu. Oleh karena itu, agar orang mau untuk mentaati kaedah-kaedah hukum yang berlaku, maka perlu suatu unsur pemaksa. Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang mengatur dan memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib di dalam masyarakat. Serta dilengkapi dengan pemberian sanksi yang tegas (hukuman) bagi siapa saja yang tidak mentaatinya.
2. Fungsi Hukum
Pada hakekatnya, hukum yang merupakan peraturan-peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain memiliki banyak fungsi. Fungsi hukum secara umum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Adapun fungsi hukum menurut beberapa ahli, sebagai berikut:
a. Fungsi hukum menurut Franz Magnis Suseno adalah untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan orientasi itu disebut keadilan.
b. Muchtar Kusumaatmadja mengajukan konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, yang secara singkat dapat dikemukakan pokok-pokok pikiran beliau, bahwa fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.
c. Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.
d. Menurut Lawrence M. Friedmann, dalam bukunya “Law and Society an Introduction”, fungsi hukum antara lain:
1) Pengawasan atau pengendalian sosial (social control).
2) Penyelesaian sengketa (dispute settlement).
3) Rekayasa sosial (social engineering).
e. Sedangkan dalam pandangan Peters, bahwa fungsi hukum itu dapat ditinjau dari tiga perspektif :
1) Perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tinjauan ini disebut tinjauan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (The policement view of the law).
2) Perspektif social engineering, merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para penguasa (The official perspective of the law), dan karena pusat perhatian adalah apa yang diperbuat oleh penguasa dengan hukum.
3) Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (The bottom’s up view of the law) dan dapat pula disebut perspektif konsumen (The consumer’s perspective of the law).
Dari beberapa pendapat ahli hukum mengenai fungsi hukum di atas, dapatlah disimpulkan bahwa fungsi hukum, sebagai berikut:
a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berprilaku.
Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah prilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaedah, yaitu sebagai pedoman perilaku. Yang menyiratkan perilaku yang diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.
b. Pengawasan atau pengendalian sosial (social control).
Hukum sebagai sarana pengendali sosial, menurut A. Ross sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, adalah mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. A. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana. Dalam kaitan ini, hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Misalnya dapat dikemukakan perbuatan kejahatan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP. Norma ini jelas merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada orang lain.
Pengendalian sosial (social control) dari hukum, pada dasarnya memaksa warga masyarakat agar berprilaku sesuai dengan hukum, Dengan kata lain, pengendalian sosial daripada hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah prilaku yang menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.
c. Penyelesaian konflik atau sengketa (dispute settlement).
Di dalam masyarakat berbagai persengketaan dapat terjadi, misalnya antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama (company), yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa juga dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya. Adapun cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat, ada yang diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut dengan pengadilan, dan ada yang diselesaikan secara sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk mengukur, sampai berapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan kembali.
d. Rekayasa sosial (social engineering).
Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Disarikan dari berbagai sumber (zain).
Judul: Sifat Dan Fungsi Hukum; Ditulis oleh Zain Al-Muhtar; Rating Blog: 5 dari 5

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar