Kamis, 04 Oktober 2012

Antara Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural

Dalam masalah penegakan hukum, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu sarat dengan prosedur, formalistis, kaku dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. 

Sedangkan seyogyanya hakim mampu menjadi living interpretator yang cermat menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan sama sekali tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar la bouche de la loi (corong undang-undang) . Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substantif dapat diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan. Hakim juga dituntut untuk tidak terbelenggu hanya memberikan keadilan formal semata-mata; melainkan, sebagai living interpretator hakim diharapkan mampu mewujudkan cita-cita hukum dan harapan serta keinginan para justisiabelen. Maka dari itulah muncul istilah Keadilan substansif dan Keadilan prosedural.

Keadilan substantif (substansial justice) sendiri dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/ Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Sedangkan, keadilan prosedural (procedural justice) merujuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Makna keadilan prosedural seperti ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut (Amerika Serikat), keadilan fundamental (Kanada), keadilan prosedural (Australia) dan keadilan alamiah (negara-negara Common Law lainnya), namun, gagasan tentang keadilan prosedural ini dapat pula diterapkan terhadap konteks non-hukum dimana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban. 

Merujuk pada definisi di atas, keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumberdaya) dan keadilan retributif (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.

Disarikan dari berbagai sumber (zain).
Judul: Antara Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural; Ditulis oleh Zain Al-Muhtar; Rating Blog: 5 dari 5

1 komentar:

  1. Mari kita raih keadilan dengan cara yang gentlement bukan dengan cara premanisme

    BalasHapus