Senin, 22 Oktober 2012

Negara Menurut Aristoteles

 

Aristoteles berpendapat bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negarannya. Negara merupakan kesatuan, yang tujuannya untuk untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dari pendapatnya ini, aristoteles lebih menekankan pada aspek realistisnya, hal ini jelas dilatar belakangi oleh karena aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, dimana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh seorang penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan yang tak terbatas (Alexander).

Dalam bukunya Politica, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Negara terjadi karena karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa. Dan desa ini bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara, yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat geneologis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian menurut Aristoteles adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab, manusia itu adalah makhluk sosial atau zoon politicon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara.

Dalam Bukunya yang berjudul The Athenian Constitusion, Aristoteles berpendapat bahwa konstitusi yang ideal itu menurutnya semacam campuran dari oligarki (pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu berdasar pada harta, darah atau keturunan, kedudukan, pendidikan, dan sebagianya di satu pihak) dan demokrasi (pemerintahan orang banyak, jadi berdasarkan jumlah di pihak lain). Yang penting dasar sosial dari bentuk konstitusi ideal itu adalah dengan adanya kelas menengah yang luas, lebih luas dari kelas miskin dan kelas mewah. Kelas-kelas pertengahan ini merupakan kelas yang tidak terlalu kaya, tidak juga miskin ini memenuhi syarat yang baik yang dijumpai pada demokrasi (berdasar pada kuantitas) dan pada oligarki (berdasar pada kualitas). 

Aristoteles juga telah membagi fungsi-fungsi kenegaraan ke dalam fungsi pembahasan, administrasi dan pengadilan. Kemudian hukum harus ditegakkan, ini harus diletakkan diatas segalanya, baik berlaku pada oligarki atau demokrasi dan penguasa yang baik dan juga seseorang yang tahu juga bersikap patuh dan tunduk. Apabila hukum merupakan ikatan moral, maka keadilan merupakan kebijakan.

Dengan demikian suatu konstitusi tidak dapat dikatakan baik atau buruk jika hanya dilihat dari bentuk pemerintahannya. Apabila beberapa orang atau orang banyak yang memerintah itu melakukan pemerintahan atas dasar menyelenggarakan kepentingan umum, maka bentuk pemerintah itu baik. Sebaliknya kalau pemerintahan itu ditunjukkan untuk kepentingan mereka masing-masing yang memerintah, pemerintahan itu menyimpang dari tujuan. Ini berarti ketiga bentuk pemerintah itu dapat dijalankan kearah yang lebih baik atau buruk.

Mengenai jenis-jenis bentuk negara, Aristoteles membedakan dalam 3 (tiga) jenis bentuk yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibedakan lagi menjadi dua. Adapun yang dipergunakan sebagai kriteria dalam menguraikan bentuk-bentuk negara ini ada dua hal, yaitu : 

  1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan, maksudnya pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, ataukah oleh beberapa orang, jadi oleh golongan kecil saja ataukah oleh pada prinsipnya seluruh rakyat, jadi oleh golongan terbesar.

  2. Sifat atau tujuan pemerintahannya, maksudnya pemerintahan itu ditunjukkan untuk kepentingan umum (ini yang bersifat baik), ataukah pemerintahan itu hanya ditujukan untuk kepentingan para penguasa saja (ini yang jelek).

Berdasarkan 2 (dua) kriteria tersebut di atas, maka menurut Aristoteles didapatkan bentuk-bentuk negara :

    1. Negara dimana pemerintahanya hanya dipegang oleh satu orang saja, jadi kekuasaan itu hanya terpusat pada satu tangan, ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu :
      1. Negara dimana pemerintahanya hanya dipegang oleh satu orang saja, dan pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum, jadi ini yang bersifat baik. Negara ini disebut Monarki.

      2. Negara dimana pemerintahanya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri, jadi ini yang bersifat jelek. Negara ini disebut Tyranni.
  1. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, jadi oleh segolongan kecil saja. Di sinipun sesungguhnya kekuasaan negara itu dipusatkan, tetapi tidak pada tangan satu orang, melainkan pada satu organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya yaitu :
      1. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya itu baik, karena pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara ini disebut Aristokrasi.

      2. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang tetapi sifatnya itu jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukkan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara ini disebut Oligarki.

  1. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat, ini yang dimaksud bahwa yang memegang pemerintahan itu pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri, setidak-tidaknya oleh segolongan besar daripada rakyat.Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu : 

      1. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahnnya baik, karena memperhatikan kepentingan umum atau rakyat.Negara ini disebut Republik atau Republik Konstitusionil.

      2. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat tetapi sifat pemerintahannya itu adalah jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Meskipun dalam negara ini dikatakan bahwa pemerintahan itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut Demokrasi.

Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles semuannya adalah mungkin, oleh karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekedarnya. Tetapi permasalahnnya dimana letak keadilan itu?. Sebab kadang-kadang orang mengira bahwa ia telah berlaku adil, karena ia telah berikhtiar adil. Dan bagaimanakah orang harus melaksanakan keadilan?

Menurut Aristoteles kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat, yang berkumpul merupakan suatu kesatuan dan yang semuannya telah mempunyai kecerdasan dan kebajikan yang cukup dimana kelebihan dan kekurangan saling berimbang. Inilah keadilan, yaitu terlaksananya kepentingan umum. Kemudian mengenai kedaulatan. Pemerintahan itu biasannya dilaksanakan oleh seseorang atau oleh golongan berdasarkan Undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersiafat umum dan biasanya menghendaki keputusan atau pengesahan dari seseorang. Tetapi bukankah bahwa orang itu dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau kepentingannya sendiri?. Maka Undang-undang yang berakar pada tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daipada Undang-undang yang tertulis. Karena Undang-undang yang pertama adalah selalu menuju kepenghidupan yang sempurna.

Jadi menurut Aristoteles bentuk negara yang terbaik itu adalah Republik Konstitusional. Hal ini dikarenakan hipotesa tentang tujuan negara Aristoteles adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat, sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat.

Disarikan dari berbagai sumber (zain).

Judul: Negara Menurut Aristoteles; Ditulis oleh Zain Al-Muhtar; Rating Blog: 5 dari 5

3 komentar: